perbedaan antara pemerintahan mega wati sama sby

Kinerja Mega yang kurang berhasil dalam menangani angka pengangguran yang tinggi, mengakibatkan penilaian publik negatif. Riset yang diselenggarakan oleh CESDA-LP3ES--membuktikan itu. Hasil riset mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap dua tahun pertama kinerja pemerintahan Megawati, khususnya untuk penyediaan lapangan kerja hanya 11%. 
Di zaman Megawati berkuasa, konsen­trasi publik dihabiskan untuk menyoroti kebijakan ekonomi dalam penjualan aset negara. Pemerintahan Megawati sangat memprioritaskan pembiayaan negara dengan model privatisasi. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah diprivatisasi. 
Selama tiga tahun kepemimpinan Megawati, pemerintah meraup hasil dari privatisasi BUMN sebesar 3,5 triliun pada tahun 2001; Rp 7,7 triliun pada 2002; dan Rp 7,3 trilun pada tahun 2003. 

Dari sisi privatisasi tidak ada bedanya antara rezim Megawati dan SBY. Karena tim ekonomi­nya masih tetap sama. Menteri-menteri yang dulu di zaman Megawati sekarang juga ada di pemerintahan SBY. Kalau ada menteri ekonomi yang berbeda, itupun berasal dari paradigma ekonomi yang sama. Bedanya, hanya akselerasi liberalisa­si di zaman SBY jauh lebih kencang. Tim ekonomi SBY solid, karena semuanya beraliran neoliberal. Sedangkan di zaman Mega masih ada friksi yang datang dari eko­nom seperti Kwik Kian Gie, 
Praktis, sejak 2001 hingga 2006 pemerintah telah menjual lebih dari sepuluh BUMN. Padahal BUMN tersebut relatif memberi keuntungan kepada negara, seperti PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Man­diri Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Perusa­haan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Bahkan, beberapa bulan yang lalu, masih nyaring terdengar teriakan penolakan atas rencana pemerintah untuk memprivatisasi PT Krakatau Steel.